peraturan kepala daerah. (2). peraturan kepala daerah

PERANCANGAN PERATURAN DAERAH Edisi Kelima KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. 12 Tahun 2021 UU Nomor 23 Tahun 2014 PP No. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. 29. 9. wali. 17. 2020, No. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani bidang Pajak Daerah. Kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan bila dasar pembentukannya adalah delegasi dari peraturan daerah (PERDA). Peraturan daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah, sedangkan peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam berita daerah. 7. Peraturan daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah, sedangkan peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam berita daerah. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan, dan menyimpulkan realisasi masukan dan keluaran terhadap. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Jenis/Bentuk Peraturan. Kepala daerah yang sedang menjalani tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya yang dimiliki. Peranan Satpol PP yang meliputi mengenai tugas, fungsi dan wewenang dari Satpol PP itu sendiri. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Kepala Daerah yang. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala. (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil. 3. mensosialisasikan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan b. Staf Ahli Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Kepala Daerah yang. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota. Lebih lanjut, perkada yang salah satunya peraturan gubernur ini semata-mata dibentuk untuk melaksanakan peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan. Dari segi pembentukannya, peraturan daerah mirip dengan undang-undang karena105 Pembentukan, Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat daerah, dan mengumpulkan, dan mengolah informasi untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah. Menurutnya PJ kepala daerah yang ditunjuk juga dapat dievaluasi setiap waktu secara berkala oleh pejabat yang berwenang. Perencanaan Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023. Peraturan Perundang-undangan. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata KerjaPeraturan daerah adalah naskah dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan/organisasi dalam lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan dewan. Terkait dengan pembinaan terhadap kebijakan daerah (Perda, Perkada dan Peraturan DPRD), bedasarkan ketentuan dalam pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa Propemperda dan Perencanaan Peraturan Kepala Daerah dan Perencanaan Peraturan DPRD ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yangJenis Peraturan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajakmematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan; g. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 2000/No. 14. Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka. Jayapura (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua menjelaskan dari sembilan kabupaten/kota yang berada di daerah itu, empat di antaranya telah. 3. Pada kenyataannya pendelegasian kewenangan kepada Peraturan Kepala Daerah khususnya Peraturan Gubernur sering ditemukan pada tataran Peraturan Daerah. Instruksi Kepala Daerah Secara lebih jelas, Pasal 2 Peraturan Menteri. Sebab, menurut Jokowi, belum ada aturan mengenai ketentuan cuti kepala daerah yang menyeluruh, secara komprehensif. Badan/Pengarang: Tentang: PERBUP NO 54 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH: Nomor Peraturan : 54: Tahun Peraturan: 2022: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Bupati: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan:. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan peraturan. Peraturan Kepala Republik Indonesia tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip; Mengingat : 1. 12 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan tahapan pelaksanaan; d. 5 Tahun. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. 16. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil. Masing-masing peraturan kepala daerah tersebut disusun oleh penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah adalah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun. Tony Prayogo, SH Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian. Perwakilan. kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan kepala. Penulis menggunakan literasi dalam uraian ini, yaitu: 1. Kemudian, berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud tersebut, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang penjabaran APBD7. (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri jika tidak ditemukan Peraturan Daerah itu bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undanganProses Penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) RDTR Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lama 1 bulan sejak mendapatkan persetujuan substansi. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yaitu sebagai berikut: 1. 13 Perubahan ini dengan10. Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota. go. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota. Kepala BPKAD Kabupaten Kediri tanggal 11 Januari 2021 Nomor 900/0151/418. BAB IV RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 22 RLPPD memuat: a. Sub Bagian Tata Usaha; c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12,. JAKARTA, KOMPAS — Aturan teknis penetapan penjabat kepala daerah harus segera dikeluarkan mengingat pada pertengahan Mei 2022 sudah ada kepala. Jika Perkada RDTR Kabupaten/Kota belum ditetapkan paling lama 2 bulan sejak mendapatkan persetujuan substansi, maka Menteri menetapkan Peraturan Menteri yang wajib ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota. kepala desa dan perangkat desa; e. Peraturan ini mengatur terkait mekanisme penegakan Perda dan Perkada serta Pengendalian dan pelaporan penegakan Perda dan Perkada. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan 12. 16. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentangmembentuk Perda bersama-sama dengan kepala daerah. 17 3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban BUMD selaku pemerima subsidi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan subsidi kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan. Peraturan Kepala Daerah Peraturan Kepala Daerah Perpres No. Yang harus disepakati adalahPeraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk. Bagian Keempat Jabatan Fungsional Pasal 13 (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang. (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota disampaikan kepada. 2023. Periksa apakah Peraturan Kepala Daerah telah diproses sesuai ketentuan. daerah dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dalam I (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik; c. evaluasi implementasi kebijakan daerah untuk menilai efektivitas pelaksanaannya; dan c. 9. Berlaku. PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA. Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat . Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Latar belakang penetapan PP 54 tahun 2017 tentang BUMD adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan. : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH BAB I. 2021, No. Dalam penyelenggara ketertiban umum, Satpol PP di antaranya berwenang untuk menertibkan penyakit masyarakat. Nomor. 17. Untuk menyederhanakan jawaban, kami akan bahas mengenai proses pembentukan peraturan daerah provinsi. 14. 3. jabatan kepala daerah. Dalam proses Penyusunan Rancangan APBD, Kepala Daerah haruslah menyusun rancangan KUA PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yangPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta. Peraturan Daerah (Bapemperda) sangat penting, karena badan ini yang diharapkan dapat menampung aspirasi, baik yang berasal dari komisi-komisi, fraksi-fraksi , maupun dari masyarakat yang berkaitan dengan masalah perda. Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melaluiBahwa Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah dalam Sistem Hukum Negara Indonesia ini mempunyai 2 (dua) kedudukan yaitu: 1. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor 10. Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD setelah kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen Tipe Dokumen. 8. Latar Belakang. Susunan 1) Peraturan Kepala Daerah terdiri atas: a) Kepala Peraturan Kepala Daerah; b) Pembukaan Peraturan Kepala Daerah; c) Isi Peraturan Kepala Daerah; d) Bagian akhir Peraturan Kepala. 3. Dan manfaat dari penulisan artikel ini yaitu supaya kita dapat memahami serta mengetahui. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pimpinan Fraksi – Fraksi terlebih dahulu bermufakat untuk menetapkan nama-nama calon Kepala Daerah. Namun karena 'pengaruh'. Detail :. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA. Secara umum, mekanisme penyusunan peraturan daerah (“perda”) terbagi menjadi 5 tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan pengundangan. Tahap pertama yaitu penyampaian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRD Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dana operasional Pimpinan. Keputusan Kepala Daerah; dan e. 105 Pembentukan, Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat daerah, dan mengumpulkan, dan mengolah informasi untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah. 109, LN. 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. 11. Kedudukan Satpol PP kabupaten berada di bawah Bupati dan otomatis secara administratif dan operasional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 10. “Hal ini penting untuk memperjelas hak, kewajiban dan tanggung jawab para penyelenggara negara,” kata Jokowi saat itu, dikutip. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Menurut A. Dalam penjelasan umum PP Nomor 6 Tahhun 2010 tersebut disebutkan Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan. Staf ahli kepala daerah dalam kedudukannya sebagai pembantu kepala daerah perlu secara sinergis selaras, dan terpadu dalam melaksanakan tugas untuk mendukung. 11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (jika penyebutan peraturan secara spesifik) 6. Pasal 3 Ketentuan mengenai Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan. Peraturan Kepala Daerah Berbicara mengenai Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 terdiri dari 2 (dua) jenis: a. 4 Halaman. pemilihan kepala daerah, Islam memiliki pandangan lain terhadap hal tersebut. c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan. Daerah; dan 5. 6. Judul. Top View. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada See full list on news. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan sementara, maka pengaturan hak–hak keuangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang–undangan. 17-02-2023. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di. ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan BAB V huruf T angka 1 huruf h, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah; bahwa. com Peraturan bupati/walikota digolongkan sebagai peraturan kepala daerah (“Perkada”) oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Definisi lain adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD. perda No 3 Tahun 2022 # 1 . Propemperkada - Nomor : | Tahun : 2021 - Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Paragraf 2 Peraturan Kepala Daerah Dan Peraturan Bersama Kepala Daerah Pasal 110. Login Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 200710. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota. Kepala Daerah adalah gubernur dan bupati/wali kota. 13. 5. 18/2016 Pengaturan lebih lanjut dari UU tentang Pemerintahan Daerah. PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP ASET NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. A. Peraturan daerah (Perda) adalah suatu peraturan yang telah tercantum di perundang-undangan yang dibentuk atau dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Kepala Daerah. STATUS PERATURAN. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.